Pemerintah Indonesia dan Spanyol memperkuat komitmen mereka untuk meningkatkan perlindungan bagi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di perairan Spanyol. Perjanjian Mutual Recognition Agreement (MRA) of Certification of Fishing Vessel Personnel yang telah ditandatangani oleh kedua pihak menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan di Spanyol. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membahas sejumlah isu strategis terkait implementasi MRA, termasuk sertifikasi untuk ABK kapal ikan asal Indonesia.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP, I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyediakan sertifikasi yang sesuai dengan standar IMO (International Maritime Organization) STCWF (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) 1995. Radiarta menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia menawarkan dua pendekatan skema, yakni skema portofolio dan skema regular atau non-portofolio, sebagai solusi terbaik untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ABK yang ingin bekerja di kapal perikanan Spanyol.
Pemerintah Indonesia berupaya mempersiapkan lebih baik dalam penyediaan sertifikasi ABK sesuai peraturan yang berlaku di Spanyol. Dalam hal ini, dua link website telah disiapkan untuk melakukan validasi keaslian sertifikat yang diterbitkan Indonesia, sehingga Pemerintah Spanyol dapat melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh ABK Indonesia di Spanyol. Nyoman Radiarta juga mengungkapkan bahwa sosialisasi langsung akan dilakukan kepada ABK Indonesia yang sedang bekerja di Spanyol terkait skema portofolio sertifikasi agar dapat memenuhi standar yang diakui oleh Pemerintah Spanyol sebagaimana disepakati dalam MRA.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia mendapatkan apresiasi dari Confederation Espanola de Pesca (CEPESCA), konfederasi perikanan Spanyol, yang fokus pada isu sertifikasi. CEPESCA berharap pelaksanaan MRA dapat mempercepat proses sertifikasi pekerja migran, khususnya ABK. Para pihak menyepakati bahwa program yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi solusi yang baik dalam menjawab tantangan sertifikasi sejak diratifikasinya STCWF 1995. Pihak Spanyol berharap keahlian ABK yang bekerja di kapal mereka sesuai dengan sertifikasi yang ditetapkan.
Dalam mendukung visi ini, Pemerintah Indonesia juga menggandeng Kementerian Pertanian, Perikanan dan Pangan, serta Direktorat Jenderal Keimigrasian Ministerio de Inclusion, Seguridad Y Migraciones Spanyol. Dalam kunjungan tersebut, mereka mendapatkan input terkait peraturan yang berlaku di Spanyol untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya ABK. Terdapat kesepakatan untuk memberikan informasi yang lebih detail mengenai persyaratan administrasi yang diperlukan oleh PMI yang akan bekerja di Spanyol. Hal ini diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Spanyol dalam meningkatkan perlindungan bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal perikanan Spanyol mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan hak, keamanan, dan kesejahteraan para pekerja migran. Upaya ini menjadi langkah positif dalam menjawab isu-isu strategis terkait ketenagakerjaan di sektor perikanan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara.
