Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadopsi aplikasi RUTENA INA RISK untuk mengidentifikasi dan mencatat kerusakan rumah warga sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi hunian pasca gempa bumi di Kepulauan Bawean.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengidentifikasi kerusakan pasca bencana.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah pendataan kerusakan rumah melalui aplikasi RUTENA INA RISK, yang telah digunakan oleh BNPB untuk tujuan serupa. Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi kerusakan dan mendukung upaya rehabilitasi pasca bencana.
Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 di Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik, mengakibatkan sekitar 6.460 unit rumah mengalami kerusakan. Data sementara menunjukkan bahwa 6.164 rumah mengalami kerusakan ringan, 229 rumah rusak sedang, dan 67 rumah mengalami kerusakan berat.
Kementerian PUPR juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, dalam upaya pendampingan rehabilitasi rumah yang terdampak gempa. Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan diskusi terkait proses pendataan dan pembangunan masyarakat yang terkena dampak gempa di Pulau Bawean.
Iwan Suprijanto menegaskan bahwa penanganan bencana di Kepulauan Bawean harus melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Selain itu, perencanaan yang matang dan pembentukan tim khusus di lapangan juga diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi pasca bencana.
Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, menyatakan harapannya agar kerjasama ini dapat membantu masyarakat yang terdampak gempa. Gempa ini merupakan peristiwa besar bagi masyarakat Bawean, dan koordinasi yang efektif diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, melaporkan bahwa gempa susulan telah terjadi sebanyak 450 kali. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kerusakan pada bangunan hunian dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta beberapa instansi terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat rehabilitasi pasca bencana di Kepulauan Bawean.
