Pemerintah Indonesia terus menggenjot upaya percepatan penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar, dengan prevalensi mencapai 21,5 persen. Target yang ditetapkan cukup ambisius, yakni menurunkan angka tersebut hingga 14,2 persen pada tahun 2029. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan koordinasi yang lebih solid antar kementerian serta pemanfaatan teknologi dalam merancang kebijakan yang lebih akurat dan efektif.
Sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginisiasi kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan dasbor stunting. Langkah ini tidak hanya sekadar mempercepat penanganan, tetapi juga membangun budaya kebijakan berbasis kolaborasi dan presisi, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk bergerak dalam satu arah yang selaras.
Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengatasi stunting bergantung pada keselarasan kebijakan antar pemangku kepentingan. Tantangan utamanya bukan hanya sekadar pelaksanaan program, melainkan bagaimana semua pihak dapat menyusun strategi yang konvergen sehingga intervensi dapat dilakukan pada titik-titik yang paling membutuhkan. Tidak cukup hanya menargetkan daerah terdampak, tetapi juga memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan pada waktu yang tepat dengan sasaran yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Imam menekankan pentingnya kebijakan berbasis data sebagai landasan utama dalam memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat dan komprehensif menjadi kunci utama untuk memahami faktor-faktor penyebab stunting, baik yang bersifat langsung seperti pola asupan gizi dan layanan kesehatan, maupun faktor tidak langsung seperti tingkat kesejahteraan keluarga, akses terhadap pendidikan, lingkungan tempat tinggal, hingga literasi kesehatan di masyarakat.
Ketika berbicara tentang efektivitas intervensi, presisi menjadi kunci utama. Ketepatan sasaran, lokasi, penerima manfaat, dan waktu pelaksanaan hanya bisa dicapai jika data yang digunakan telah terintegrasi dengan baik. Dalam hal ini, teknologi memainkan peran penting sebagai katalisator dalam mempermudah koordinasi antar lembaga dan memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah Precision Policy Platform Dashboard, sebuah sistem cerdas yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sektor. Dengan platform ini, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi tren, melakukan simulasi intervensi, serta memvisualisasikan data dalam bentuk geospasial yang lebih mudah dipahami. Harapannya, kebijakan yang dirancang tidak lagi hanya bersandar pada asumsi, tetapi berdasarkan bukti nyata yang dapat diuji efektivitasnya.
Jason Kennedy, Co-founder dan CEO Skyral, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menjelaskan bahwa platform tersebut mampu mendukung perumusan kebijakan berbasis data secara lebih akurat. Dengan sistem ini, berbagai aspek penanganan stunting dapat dipantau secara real-time, memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai target.
Keunggulan utama dari dasbor ini terletak pada tiga fungsi utamanya. Pertama, kemampuannya dalam mengintegrasikan data multisektoral secara langsung, memungkinkan evaluasi serta penyesuaian kebijakan secara cepat. Kedua, fitur interaktif berbasis geospasial yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi spesifik sesuai kebutuhan. Dan ketiga, pemanfaatan algoritma dan pemodelan data untuk mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, sehingga pemerintah dapat menemukan strategi paling efektif dalam mengatasi stunting di berbagai wilayah.
Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti nyata. Tidak hanya itu, platform ini juga dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kementerian dan lembaga melalui sistem manajemen akses yang telah terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas dalam upaya penurunan stunting di Indonesia.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih cerdas dan terstruktur. Dengan pemanfaatan teknologi dan data yang terintegrasi, bukan tidak mungkin upaya penanganan stunting di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Tantangannya kini terletak pada bagaimana seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi ini benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal. Jika semua pihak bisa bergerak dalam satu irama, bukan tidak mungkin target penurunan stunting dapat tercapai bahkan lebih cepat dari yang direncanakan.
