Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan tekadnya untuk mewujudkan peradaban baru dalam tata kelola kelautan dan perikanan. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024 di Jakarta. Menteri Trenggono menekankan pentingnya pengawasan yang optimal terhadap lima program ekonomi biru yang menjadi strategi transformasi sektor tersebut.
Menurut Menteri Trenggono, Inspektorat Jenderal harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern. Peran mereka sebagai Quality Assurance and Consulting Partner bagi Mitra Eselon I KKP sangat penting untuk memberikan pengawasan efektif dan memberikan nilai tambah. Sinergi dan kemampuan berinovasi dari setiap unit kerja di KKP juga diperlukan untuk menjalankan program-program berbasis ekonomi biru.
Menteri Trenggono menggarisbawahi perlunya sinergi antara sektor hilir perikanan dan sektor hulu. Pengelola sektor hilir perikanan diharapkan dapat menyajikan informasi dan data kebutuhan pasar perikanan dengan akurat, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengelola sektor hulu dalam mengarahkan produksi nelayan sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global dan menjaga ekosistem dari praktik penangkapan ikan berlebih.
Menteri Trenggono juga menyebutkan perbaikan layanan perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih modern sebagai bagian dari peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan. Ini mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut.
Rakerwas Tahun 2024 juga menjadi ajang untuk menyampaikan hasil pengawasan tahun sebelumnya dan membahas program kerja pengawasan tahunan. Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menyatakan kesiapan untuk mengawal program ekonomi biru di setiap unit kerja KKP, dan para auditor telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen keseriusan dalam mengawal program tersebut.
